Author: Admin

  • HUT Ke-81 Brimob, Kapolda Metro Anjangsana 11 Personel yang Jalani Pengobatan

    HUT Ke-81 Brimob, Kapolda Metro Anjangsana 11 Personel yang Jalani Pengobatan

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dan Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan anjangsana personel Brimob yang sakit. (Dok. Istimewa) Jakarta – Polda Metro Jaya melaksanakan anjangsana untuk memberikan dukungan kepada 11 personel Satuan Brimob yang tengah menjalani pengobatan dan pemulihan kesehatan. Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian sekaligus bentuk dukungan pimpinan terhadap personelnya. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT ke-81 Korps Brimob. Seluruh personel tersebut mengalami cedera saat melaksanakan tugas dan hingga kini masih menjalani proses perawatan maupun pemulihan, Senin (16/11/2026). Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dan Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan anjangsana personel Brimob yang sakit. (Dok. Istimewa) Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto didampingi Wakapolda Metro Jaya Irjen Pol Adex Yudiswan serta pejabat utama Polda Metro Jaya mengunjungi AKBP Supriadi Rahman di Asrama Brimob Kwitang, Jakarta Pusat. Supriadi masih menjalani pengobatan akibat cedera pada mata setelah terkena percikan petasan saat melaksanakan tugas penggerebekan terkait peredaran narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara, Kamis (13/8) lalu. Perhatian serupa diberikan jajaran Polda Metro Jaya kepada 10 personel Satbrimob lain yang masih menjalani pengobatan maupun pemulihan. Anjangsana tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan moril bagi personel dan keluarga selama proses pemulihan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, dukungan kepada personel yang sedang menjalani pengobatan merupakan bagian dari kebersamaan di lingkungan kepolisian. “Ketika ada anggota yang sedang sakit atau menjalani pemulihan, dukungan dari pimpinan dan rekan-rekan sangat berarti, termasuk bagi keluarganya. Kami berharap seluruh personel diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam proses pemulihan,” ujarnya.

  • Resmikan Pura Jagattrayi, Kapolda Metro Jaya Tekankan Pentingnya Kerukunan Beragama

    Resmikan Pura Jagattrayi, Kapolda Metro Jaya Tekankan Pentingnya Kerukunan Beragama

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto Pura Jagattrayi. (Foto: Istimewa) Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan meresmikan Pura Jagattrayi Metro Jaya. Pura tersebut menjadi tempat ibadah sekaligus ruang pembinaan rohani bagi personel dan keluarga besar Polda Metro Jaya yang beragama Hindu. Peresmian berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nengah Duija, unsur TNI, pejabat utama Polda Metro Jaya, pemuka agama Hindu, organisasi keagamaan, serta tamu undangan.

    “Hari ini bukan sekadar peresmian sebuah bangunan. Hari ini kita menandai lahirnya sebuah ruang suci, tempat personel Polri dan keluarga yang beragama Hindu dapat menghaturkan bakti, menenangkan batin, dan memperkuat sraddha di tengah tugas yang berat dan dinamis,” ujar Komjen Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/11).

    Komjen Dadang menyampaikan nilai Tri Hita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan dalam membangun integritas, kepedulian, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kerukunan adalah fondasi keamanan. Ketika masyarakat rukun dan saling menghormati, maka keamanan dan ketertiban akan semakin kuat. Inilah yang harus terus kita rawat bersama,” ungkapnya.

    Pura Jagattrayi diharapkan tidak hanya digunakan untuk persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan agama, silaturahmi, dialog. Serta kegiatan sosial yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, keberadaan Pura Jagattrayi diharapkan mendukung kebutuhan ibadah dan pembinaan rohani personel beragama Hindu. Hal ini sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    “Semoga Pura Jagattrayi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

  • Kapolda Metro Jaya  Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya  Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto Pura Jagattrayi. (Foto: Istimewa) Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan meresmikan Pura Jagattrayi Metro Jaya. Pura tersebut menjadi tempat ibadah sekaligus ruang pembinaan rohani bagi personel dan keluarga besar Polda Metro Jaya yang beragama Hindu. Peresmian berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nengah Duija, unsur TNI, pejabat utama Polda Metro Jaya, pemuka agama Hindu, organisasi keagamaan, serta tamu undangan.

    “Hari ini bukan sekadar peresmian sebuah bangunan. Hari ini kita menandai lahirnya sebuah ruang suci, tempat personel Polri dan keluarga yang beragama Hindu dapat menghaturkan bakti, menenangkan batin, dan memperkuat sraddha di tengah tugas yang berat dan dinamis,” ujar Komjen Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/11).

    Komjen Dadang menyampaikan nilai Tri Hita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan dalam membangun integritas, kepedulian, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kerukunan adalah fondasi keamanan. Ketika masyarakat rukun dan saling menghormati, maka keamanan dan ketertiban akan semakin kuat. Inilah yang harus terus kita rawat bersama,” ungkapnya.

    Pura Jagattrayi diharapkan tidak hanya digunakan untuk persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan agama, silaturahmi, dialog. Serta kegiatan sosial yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, keberadaan Pura Jagattrayi diharapkan mendukung kebutuhan ibadah dan pembinaan rohani personel beragama Hindu. Hal ini sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    “Semoga Pura Jagattrayi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

  • Kapolda Metro Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Resmikan Pura Jagattrayi: Kerukunan Fondasi Keamanan

    Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto Pura Jagattrayi. (Foto: Istimewa) Jakarta – Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto bersama Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan meresmikan Pura Jagattrayi Metro Jaya. Pura tersebut menjadi tempat ibadah sekaligus ruang pembinaan rohani bagi personel dan keluarga besar Polda Metro Jaya yang beragama Hindu. Peresmian berlangsung pada Sabtu (14/11/2026) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan (Jaksel). Kegiatan turut dihadiri Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nengah Duija, unsur TNI, pejabat utama Polda Metro Jaya, pemuka agama Hindu, organisasi keagamaan, serta tamu undangan.

    “Hari ini bukan sekadar peresmian sebuah bangunan. Hari ini kita menandai lahirnya sebuah ruang suci, tempat personel Polri dan keluarga yang beragama Hindu dapat menghaturkan bakti, menenangkan batin, dan memperkuat sraddha di tengah tugas yang berat dan dinamis,” ujar Komjen Dadang dalam keterangannya, Minggu (15/11).

    Komjen Dadang menyampaikan nilai Tri Hita Karana, yakni keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Nilai tersebut dinilai relevan dalam membangun integritas, kepedulian, dan semangat pelayanan kepada masyarakat.

    “Kerukunan adalah fondasi keamanan. Ketika masyarakat rukun dan saling menghormati, maka keamanan dan ketertiban akan semakin kuat. Inilah yang harus terus kita rawat bersama,” ungkapnya.

    Pura Jagattrayi diharapkan tidak hanya digunakan untuk persembahyangan, tetapi juga menjadi ruang pendidikan agama, silaturahmi, dialog. Serta kegiatan sosial yang memberi manfaat bagi lingkungan sekitar.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, keberadaan Pura Jagattrayi diharapkan mendukung kebutuhan ibadah dan pembinaan rohani personel beragama Hindu. Hal ini sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan Polda Metro Jaya.

    “Semoga Pura Jagattrayi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, memperkuat nilai-nilai spiritual, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.

  • Kapolri Luncurkan Program Poliran di Bandung, Gandeng 3 Menteri Tekan Pengangguran

    Kapolri Luncurkan Poliran, Tingkat Pengangguran Indonesia Disoroti

    Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11). Dia bilang langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan angka pengangguran di Indonesia, terutama di Jabar yang angkanya di atas nasional.

    Suyudi menuturkan dalam sambutannya yang menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.

    Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berhasil turun menjadi 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta jiwa. Namun, Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen.

    “Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi dalam sambutannya di Bandung, Rabu (11/11).

    Suyudi menjelaskan, Poliran bermula dari inisiatif sederhana saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, pihaknya menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Sukses di tingkat daerah, program tersebut kini dikembangkan menjadi gerakan nasional.

    Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.

    Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa program Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.

    “Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan,” kata jenderal bintang empat polisi itu.

  • Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

     Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.

    Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

    “Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.

    Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.

    “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.

    Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.

    Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

    “Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.

    Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

    “Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.

    Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.

    “Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.

    Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.

  • Kapolri Jenderal Suyudi Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Jenderal Suyudi Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

     Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.

    Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

    “Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.

    Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.

    “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.

    Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.

    Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

    “Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.

    Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

    “Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.

    Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.

    “Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.

    Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.

  • Kapolri Jenderal Suyudi Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Jenderal Suyudi Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

     Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.

    Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

    “Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.

    Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.

    “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.

    Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.

    Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

    “Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.

    Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

    “Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.

    Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.

    “Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.

    Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.

  • Tingkatkan Pelayanan Untuk Masyarakat Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

    Tingkatkan Pelayanan Untuk Masyarakat Korlantas Dan Polda Metro Bahas ETLE hingga Transformasi Layanan SIM

    Korlantas Polri dan Polda Metro Jaya bahas penegakan hukum elektronik dan transformasi pelayanan publik untuk tingkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Korlantas Polri

    Jakarta, CNN Indonesia — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama Polda Metro Jaya membahas penguatan penegakan hukum berbasis elektronik hingga transformasi pelayanan publik untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Jakarta. Pembahasan itu dilakukan dalam audiensi antara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin yang didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya dengan Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto dengan didampingi Kombes Firman Darmansyah pada Kamis (12/11).

    Salah satu fokus pembahasan adalah optimalisasi pengawasan lalu lintas melalui penggunaan aplikasi dan perangkat K31. Teknologi tersebut disimulasikan untuk memperkuat pemantauan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas secara terintegrasi.

    “Dalam pembahasan pengelolaan dan pengawasan Kamseltibcarlantas, dilakukan simulasi penggunaan aplikasi dan perangkat K31 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemantauan, pengendalian, serta pengawasan lalu lintas secara lebih terintegrasi,” kata Aries dalam keterangannya dikutip Jumat (13/11).

    Selain penguatan teknologi pengawasan, dalam audiensi itu juga membahas optimalisasi penindakan pelanggaran melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

    Sistem tilang elektronik didorong berjalan secara transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip zero penyimpangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum lalu lintas.

    Persoalan kemacetan di Jakarta turut menjadi perhatian. Korlantas dan Polda Metro Jaya membahas pelibatan komunitas masyarakat untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas dengan dukungan pemerintah daerah.

    Dengan demikian, penanganan kemacetan di Ibu Kota diharapkan tidak hanya bertumpu pada kepolisian, tetapi juga melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat.

    Kemudian, di sektor pelayanan publik, terdapat dua agenda yang menjadi prioritas, yakni penerapan layanan ETLE satu atap di Samsat dan transformasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui proyek percontohan di Satpas Daan Mogot.

    Layanan ETLE satu atap di Samsat ditujukan untuk memudahkan masyarakat melalui sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Sementara itu, transformasi di Satpas Daan Mogot diharapkan menjadi percontohan pelayanan SIM yang lebih modern, profesional, dan transparan.

    Korlantas dan Polda Metro Jaya menyatakan penguatan koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pengelolaan lalu lintas yang modern, penegakan hukum berintegritas, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas. Langkah itu juga sejalan dengan tagline Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yakni ‘Polisi Bersama Masyarakat’.

  • Polisi Ungkap Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia

    Polisi Ungkap Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia

    Polisi Ungkap Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran di Rusia

    Sumber:afu

    https://tribratanews.polri.go.id/Tribratanews.polri.go.id – Jakarta. Kepolisian membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) internasional yang merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan ini, polisi menemukan fakta mengejutkan: dua warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina diduga bekerja sama menjalankan perekrutan di Indonesia.

    View on Threads

    Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi mengatakan, kolaborasi kedua WNA tersebut menjadi perhatian penyidik. Pasalnya, Rusia dan Ukraina saat ini tengah terlibat konflik bersenjata.

    “Ada dua pelaku warga negara asing, yaitu warga negara Rusia dan warga negara Ukraina. Kalau di negaranya, mereka saling berperang, tetapi di Indonesia, mereka berkolaborasi mencari warga negara Indonesia untuk bisa direkrut menjadi tentara bayaran yang ada di sana,” papar Nasriadi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

    Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Dua di antaranya merupakan WNA asal Rusia dan Ukraina, sedangkan empat lainnya adalah WNI.

    Kedua WNA itu diduga memanfaatkan kondisi ekonomi serta jaringan lokal untuk mencari calon korban. Para WNI kemudian direkrut sebelum diberangkatkan ke wilayah konflik di Rusia.

    Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sedikitnya 23 WNI telah diberangkatkan melalui jaringan tersebut. Nasib sejumlah korban pun memprihatinkan. Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya mengalami luka berat akibat terkena ranjau.

    “Mereka yang dalam jaringan ini, yang sudah berangkat sebanyak 23 orang menjadi tentara Rusia di sana. Berdasarkan keterangan keluarga, satu orang dipastikan meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka berat terkena ranjau,” kata Nasriadi.

    Jaringan perekrutan ini diketahui beroperasi di sejumlah daerah, mulai dari Jakarta, Medan, Pemalang, Banyumas, hingga Bali. Di wilayah tersebut, para pelaku diduga mencari calon korban dengan menawarkan iming-iming tertentu sebelum mengurus keberangkatan mereka ke luar negeri.

    Pengungkapan kasus ini juga berhasil mencegah keberangkatan delapan WNI yang telah teridentifikasi di bandara maupun berdasarkan laporan keluarga. Tim gabungan kemudian melakukan langkah pengamanan untuk menghentikanproses pemberangkatan tersebut.

    Nasriadi menegaskan, penyidikan masih terus dikembangkan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Koordinasi dilakukan untuk mengungkap seluruh jaringan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

    “Kami di-back up oleh Direktur PPA-PPO Polda Metro Jaya, dari Hubinter, Imigrasi, dari Densus 88, kemudian dari kementerian. Kami akan terus kembangkan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru lainnya,” pungkas Nasriadi.